SURABAYA – PT Terminal Teluk Lamong (TTL), bagian dari Pelindo Group, memperkuat tata kelola perusahaan melalui peningkatan fungsi hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko. Upaya tersebut berjalan seiring dengan capaian skor 90,52 atau predikat “Very Good” Level 4 dalam asesmen Good Corporate Governance (GCG) untuk tahun buku 2025.
Penilaian menggunakan parameter ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), dengan kategori Level 4 berada pada rentang nilai 90–100. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola TTL telah mengadopsi standar internasional sekaligus mencerminkan konsistensi perusahaan dalam membangun pengelolaan bisnis yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Baca Juga: Lindungi 1.000 Pekerja Rentan, Komitmen Sosial Terminal Teluk Lamong Berbuah Penghargaan
Gandeng Kejaksaan untuk Meminimalkan Risiko Hukum
Salah satu langkah yang ditempuh TTL dalam memperkuat tata kelola adalah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Kerja sama ini diarahkan untuk memperoleh pendampingan serta pertimbangan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha, khususnya terkait persoalan hukum perdata dan administrasi negara.
Melalui peran kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara, perusahaan mendapatkan dukungan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi permasalahan hukum sejak dini. Pendampingan tersebut juga diharapkan dapat meminimalkan risiko serta memastikan kebijakan dan aktivitas bisnis berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Senior Manager Sekretaris Perusahaan dan Hukum PT Terminal Teluk Lamong, Syaiful Anam, menegaskan bahwa penerapan GCG tidak sebatas memenuhi kewajiban regulasi. Tata kelola yang baik menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
“Bagi PT Terminal Teluk Lamong, penerapan Good Corporate Governance bukan hanya tentang pemenuhan ketentuan dan regulasi, tetapi juga menjadi landasan dalam memastikan setiap proses bisnis dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Melalui penguatan fungsi hukum serta kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, kami berupaya melakukan pencegahan risiko hukum sejak dini sekaligus memastikan setiap kebijakan dan keputusan perusahaan memiliki landasan hukum yang kuat,” ujar Anam.
Menurutnya, konsistensi dalam menjalankan fungsi hukum, pengawasan, dan manajemen risiko diperlukan agar prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dalam seluruh kegiatan operasional maupun pengelolaan perusahaan.
Fungsi Hukum TTL Diakui dalam IHCA 2026
Penguatan fungsi hukum korporasi TTL juga tercermin dari keberhasilan perusahaan masuk dalam tiga nominasi Indonesian In-House Counsel Awards (IHCA) 2026. Penghargaan ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesian In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2026 yang diikuti ratusan perusahaan.
Kegiatan yang diselenggarakan Hukumonline bersama Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) dan didukung Asia Pacific Corporate Counsel Alliance (APCCA) tersebut berlangsung pada 8–9 Oktober 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.
TTL masuk nominasi Indonesia's Most Innovative In-House Counsel Team 2026 kategori Transportation serta Indonesia's Best Legal Prevention Program 2026 kategori Private Enterprises With Fewer Than 11 Legal Counsel.
Tak hanya perusahaan, Syaiful Anam juga masuk nominasi individu Indonesia's Most Respected In-House Counsel 2026 kategori Transportation.
Masuknya TTL dalam sejumlah nominasi tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan fungsi hukum perusahaan. Fungsi hukum tidak lagi hanya ditempatkan sebagai bagian yang menangani kepatuhan, tetapi juga berperan dalam mencegah risiko dan memberikan dukungan hukum bagi pengambilan keputusan bisnis.
Integrasikan Tata Kelola dengan Keberlanjutan Bisnis
IHCSA 2026 menjadi forum bagi profesional hukum korporasi, pimpinan perusahaan, pembuat kebijakan, dan pakar industri untuk membahas perkembangan hukum, bisnis, serta teknologi. Forum ini juga memberikan ruang bagi praktisi hukum untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas dalam menghadapi perubahan regulasi serta kompleksitas dunia usaha.
Bagi TTL, berbagai langkah penguatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan bisnis yang mengintegrasikan kepatuhan, manajemen risiko, pendampingan hukum, dan keterbukaan informasi.
Capaian skor 90,52 dalam asesmen ACGS dengan predikat “Very Good” serta masuknya perusahaan dalam nominasi IHCSA 2026 menjadi pencapaian sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola.
Sejalan dengan arah pengembangan Pelindo Group, TTL berkomitmen menjadikan Good Corporate Governance sebagai fondasi pengelolaan bisnis kepelabuhanan yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan. Melalui komitmen tersebut, perusahaan berupaya menjaga kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat.
Editor : Redaksi