NIAS BARAT,bnewsnasional.id – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK-PW) Kabupaten Nias Barat yang bertugas sebagai Pegawai Guru dan Pegawai Teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Barat kini tengah menghadapi kesulitan hidup yang mendalam. Sudah sembilan bulan, terhitung sejak Januari hingga September, hak gaji mereka belum kunjung dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Kondisi memprihatinkan ini memicu gelombang desakan dari masyarakat dan pihak keluarga. Mereka berharap agar anggaran yang menjadi hak para aparatur tersebut segera direalisasikan demi menyambung hidup sehari-hari.
Baca Juga: Warga Soroti Dugaan Pilihan Politik Dikaitkan dengan Penerimaan Bantuan Pangan
Keluhan mendalam ini salah satunya mencuat di ruang publik digital. "Gaji PPPK PW supaya segera dibayarkan agar keluarga dan anak bisa mendapatkan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari. Gaji bulan Januari s.d. September tolong dibayarkan," ungkap salah satu netizen yang bersumber dari grup WhatsApp 'Nias Barat Milik Kita'.
Masyarakat menilai tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menahan hak-hak para pegawai, terlebih anggaran tersebut bersumber dari uang rakyat. "Tidak ada gunanya uang rakyat mengendap di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) di Bank Sumut," tambah netizen dalam forum diskusi tersebut.
Baca Juga: PEMBAGIAN BERAS DI DESA SITOLU’EWALI DISOROT, WARGA MINTA PENYALURAN TEPAT SASARAN
Para keluarga PPPK-PW se-Kabupaten Nias Barat kini mengetuk pintu hati para pemangku kebijakan. Mereka mendesak BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Nias Barat selaku instansi pembina kepegawaian untuk segera berkoordinasi aktif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), serta Pengguna Anggaran (PA).
Semua pihak terkait diharapkan bertindak cakap, responsif, dan mampu memberikan solusi konkret atas jeritan hati keluarga besar PPPK-PW.
Kekecewaan ini juga disuarakan dalam bahasa daerah Nias, yang menggambarkan kepedihan mendalam atas situasi ini:
"Marase ba mangarò ngarò ndra Akhida/Talifusòda PPPK PW. Hana bale, tenga kefe pribadi nifotòi gaji ndra PPPK PW. Fangandrò ngandròra irongo Amada ba Zorugo. Bòi manò mifakao niha side-ide tòdò ba da'ò mege ndra Satuada lataògò waamarase ba labee gokhòta ba wamesindro sambua Kabupaten."
(Artinya: Sangat menderita dan meratap saudara-saudara kita PPPK PW. Mengapa demikian, padahal yang disebut gaji PPPK PW itu bukan uang pribadi. Doa-doa mereka didengar oleh Bapa kita di Surga. Janganlah menyengsarakan orang-orang kecil, padahal dulu para orang tua kita telah mengorbankan penderitaan dan harta benda demi mendirikan sebuah Kabupaten).
Melalui media ini, keluarga besar PPPK-PW se-Kabupaten Nias Barat sangat berharap adanya mukjizat dan ketukan hati dari para pejabat terkait, khususnya pimpinan BKPSDM Nias Barat, untuk segera mencairkan hak mereka. "Tuhan menolong," tutup pernyataan tersebut dengan penuh harap.
Editor : Redaksi
