Program Pemutihan Pajak Sumut Jadi Sorotan! Warga Keluhkan Pelayanan Samsat Gunungsitoli, KTP Asli Dipersoalkan.

Reporter : Redaksi

GUNUNGSITOLI, bnewsnasional.id– Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digencarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada November 2026 diharapkan menjadi angin segar bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Gunungsitoli justru mendapat sorotan setelah seorang warga mengaku mengalami kesulitan saat hendak membayar pajak kendaraan roda empat miliknya.

Keluhan tersebut disampaikan salah seorang masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada awak media pada Jumat (13/11/2026).

Baca juga: OPS ZEBRA TOBA 2026 RESMI DIGELAR, SATLANTAS POLRES NIAS IMBAU PENGENDARA PATUHI ATURAN LALU LINTAS.

Menurut keterangan warga tersebut, dirinya mendatangi Kantor Samsat Gunungsitoli untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan yang sedang berlangsung. Namun, niat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak justru terkendala karena petugas disebut meminta KTP asli atas nama pemilik kendaraan yang tercatat dalam sistem administrasi kendaraan.

Padahal, kendaraan roda empat yang hendak dibayarkan pajaknya merupakan kendaraan hasil transaksi jual beli atau pindah tangan kepemilikan.

Warga tersebut menjelaskan bahwa sejak kendaraan dibeli, dokumen kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersedia dengan status pajak aktif. Selain itu, ia mengaku memiliki dokumen jual beli serta fotokopi KTP yang tercantum dalam dokumen transaksi kendaraan tersebut.

Namun, ketika hendak melakukan pembayaran pajak, petugas disebut tidak dapat melayani dengan alasan harus menunjukkan KTP asli pemilik kendaraan sesuai data yang tercatat dalam sistem administrasi Samsat.

Akibat persyaratan tersebut, warga yang bersangkutan mengaku tidak dapat melanjutkan proses pembayaran pajak dan akhirnya meninggalkan kantor Samsat tanpa menyelesaikan kewajibannya.

Program Pemutihan Pemprov Sumut Berlaku 2–30 November 2026
Berdasarkan informasi yang dikutip awak media dari akun resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah telah mengumumkan program khusus Pemutihan Pajak Kendaraan yang berlaku mulai 2 hingga 30 November 2026.

Dalam pengumuman tersebut, Pemprov Sumut memberikan sejumlah keuntungan kepada masyarakat, antara lain:

Bebas pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya.
Bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Bebas pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua.
Bebas pajak progresif.
Bebas denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun sebelumnya.
Pemprov Sumut juga mengimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor Samsat terdekat atau menggunakan layanan pembayaran secara daring melalui aplikasi SIGNAL dan e-SAMSAT.

Dalam pengumuman itu, pemerintah turut menyampaikan bahwa pajak masyarakat sangat berarti untuk mendukung pembangunan daerah Sumatera Utara.

Baca juga: WASPADA! NAMA DAN FOTO ARWADI A.J. GULO DIDUGA DICATUT OKNUM TAK BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENIPUAN MELALUI WHATSAPP.

Namun, munculnya keluhan warga di UPT Samsat Gunungsitoli menjadi perhatian tersendiri. Masyarakat berharap kebijakan yang bertujuan memberikan kemudahan dan keringanan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang memiliki kendaraan hasil transaksi jual beli.

Dugaan Penyampaian Biaya Rp500 Ribu Perlu Diklarifikasi
Tidak hanya persoalan KTP asli, warga tersebut juga mengungkapkan adanya penyampaian dari salah seorang petugas Samsat mengenai biaya sebesar Rp500.000 yang disebut-sebut berkaitan dengan pengurusan KTP melalui jalur yang disebut sebagai "tembak KTP".

Warga mengaku tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi biaya tersebut sehingga memilih tidak melanjutkan proses pengurusan pembayaran pajak kendaraannya.

Apabila keterangan tersebut benar, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pimpinan instansi terkait. Sebab, setiap bentuk biaya dalam pelayanan publik harus memiliki dasar hukum dan mekanisme pembayaran yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, dugaan tersebut perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.

Publik Minta Kepala UPT Samsat Gunungsitoli Berikan Penjelasan
Masyarakat berharap Kepala UPT Samsat Gunungsitoli segera memberikan penjelasan mengenai dasar persyaratan KTP asli bagi kendaraan yang telah berpindah tangan kepemilikan, khususnya ketika masyarakat hendak memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan.

Baca juga: POLRES NIAS TERBITKAN DPO TERHADAP PRIA YANG DIDUGA TERLIBAT KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK, MASYARAKAT DIMINTA BERIKAN IN

Selain itu, perlu ada penjelasan mengenai apakah persyaratan tersebut memang merupakan ketentuan resmi yang berlaku serta bagaimana solusi bagi masyarakat yang memiliki dokumen kendaraan dan bukti transaksi jual beli, tetapi tidak lagi memiliki akses terhadap KTP asli pemilik sebelumnya.

Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala UPT Samsat Gunungsitoli terkait keluhan masyarakat tersebut, termasuk mengenai dugaan penyampaian biaya Rp500.000. Namun, hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi belum berhasil tersambung.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala UPT Samsat Gunungsitoli, Bapenda Provinsi Sumatera Utara, maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.

Jangan sampai program pemutihan pajak yang bertujuan meringankan beban masyarakat hanya menjadi kabar baik di atas kertas, sementara masyarakat masih menghadapi kendala ketika mengakses pelayanan di lapangan.

Sebab, pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang menjalankan prosedur, melainkan juga memberikan kepastian, transparansi, kemudahan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.(Tim/red)

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru