Bangkalan,bnewsnasional.id – Konflik agraria di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, kian memanas. Kepala Desa Buduran, Anas Hendri Azis, melayangkan peringatan keras agar tidak ada pihak yang nekat memaksakan pengukuran lahan sebelum status kepemilikan dan batas tanah dinyatakan sah secara hukum.
Peringatan ini ditujukan menyusul adanya upaya pengukuran sepihak di atas lahan yang masih dipersengketakan warga. Anas menilai, pemaksaan kehendak di lapangan hanya akan memicu konflik horizontal dan merampas hak masyarakat yang berbatasan langsung dengan objek sengketa.
Baca juga: Praktik Ukur Lahan Tanpa Koordinasi Disorot, Kades Buduran Tantang BPN Bangkalan Bertindak Tegas
"Jangan memaksakan pengukuran apabila persoalan tanah warga yang diklaim belum tuntas. Hak masyarakat harus dikembalikan jika terbukti ada klaim tanpa dasar hukum. Status sebagai pembeli tidak memberi kewenangan untuk mengabaikan keberatan warga sekitar," tegas Anas
Ia bahkan menantang pihak pengklaim untuk beradu bukti otentik alih-alih mengerahkan tindakan sepihak di lapangan.
Baca juga: Kabar Kehilangan 4 Sertifikat Tanah Gegerkan Warga Lajing, Kades Minta Kepedulian Masyarakat
"Kalau merasa punya hak, buktikan lewat dokumen kepemilikan yang sah. Jangan merasa paling berhak sementara kepastian hukum bagi warga lain diabaikan," tambahnya.
Di tengah memanasnya sengketa lahan, sikap H. HFD —pihak yang disebut sebagai pembeli tanah—turut menuai sorotan tajam. Saat wartawan melakukan peliputan di lokasi, H. HFD melontarkan intimidasi dan mengancam akan menuntut jurnalis yang memberitakan polemik tersebut.
Baca juga: Tanpa Koordinasi Desa, Petugas BPN Bangkalan Ukur Lahan Rawan Sengketa di Arosbaya
"Ooo, kamu ya yang sering memberitakan. Saya akan tuntut karena beritanya tidak benar. Kamu orang luar, enggak usah ikut-ikut. Ini urusan saya sama kepala desa," ujar H. HFD di hadapan awak media, setelah sebelumnya sempat melarang peliputan di lapangan.
Tindakan menghalangi kerja jurnalistik ini dinilai mencederai kemerdekaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam mekanisme sengketa pemberitaan, pihak yang merasa dirugikan semestinya menempuh jalur hak jawab atau hak koreksi, bukan melakukan intimidasi terhadap wartawan di lapangan.(Team/Red)
Editor : Redaksi