Bangkalan,bnewsnasional.id – Dugaan pelanggaran prosedur dalam pengukuran tanah di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, memicu reaksi keras dari pemerintah desa setempat. Kepala Desa Buduran, Anas Hendri Azis, mendesak pimpinan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan tidak tutup mata dan segera menindak oknum petugas berinisial JHN.
Oknum tersebut diduga nekat melakukan pengukuran lahan secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada pemerintah desa, serta mengabaikan kehadiran para pemilik tanah yang berbatasan langsung.
Baca juga: Kabar Kehilangan 4 Sertifikat Tanah Gegerkan Warga Lajing, Kades Minta Kepedulian Masyarakat
Anas menilai tindakan sepihak itu sebagai preseden buruk yang mengancam kondusivitas warga. Terlebih, lahan yang diukur diketahui berada dalam status rawan sengketa, sehingga setiap tahapan yang dilakukan secara tertutup hanya akan memperkeruh keadaan.
"Segera tindak lanjuti oknum petugas BPN yang melangkahi prosedur. Jangan sampai tindakan seperti ini menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat, apalagi objek tanah tersebut sedang rawan sengketa," tegas Anas.
Baca juga: Tanpa Koordinasi Desa, Petugas BPN Bangkalan Ukur Lahan Rawan Sengketa di Arosbaya
Dalam aturan pertanahan, koordinasi dengan pemerintah desa dan persetujuan batas dari pemilik lahan yang bersebelahan merupakan prosedur baku yang tidak bisa ditawar. Mengabaikan tahapan tersebut sama halnya membuka celah sengketa baru dan berpotensi merugikan hak-hak masyarakat di kemudian hari.
"Jangan sampai masyarakat dirugikan akibat proses yang tidak transparan. Kami berharap BPN bekerja profesional dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan," ujarnya.
Baca juga: Berakar pada Filosofi Madura, Tim Riset Skema Terapan UTM Ciptakan Inovasi Digital Satengka Pasung
Polemik ini sekaligus menampar fungsi pengawasan internal di tubuh BPN Bangkalan. Publik menuntut bukti bahwa institusi pertanahan tersebut bekerja berdasarkan aturan hukum, bukan membiarkan oknumnya bertindak di luar koridor yang berisiko memicu konflik agraria di tingkat bawah.
Kini, bola panas berada di tangan pimpinan BPN Kabupaten Bangkalan. Klarifikasi terbuka dan sanksi tegas jika terbukti melanggar prosedur menjadi hal mutlak untuk memulihkan kepercayaan publik. Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPN Bangkalan maupun oknum JHN masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi.(Team/Red)
Editor : Redaksi