Bangkalan, bnewsnasional.id – Kritik tajam kembali menghantam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bangkalan. Organisasi yang seharusnya menjadi benteng pertahanan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa ini dinilai mulai kehilangan taringnya. PGRI Bangkalan dituding sengaja "tidur" dan abai terhadap fungsi-fungsi krusialnya dalam mengawal kebijakan pendidikan di daerah.
Menurut Arman, seorang aktivis asal Jakarta, esensi fundamental dari PGRI adalah berdiri di garis depan sebagai kekuatan penekan (pressure group), pemikir (thinker), sekaligus pengendali (control) kebijakan pendidikan. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. PGRI Bangkalan terkesan melempem dan gagal membangun sikap kritis terhadap kebijakan pendidikan daerah yang kerap kali dinilai tidak memihak pada kepentingan rakyat maupun kesejahteraan guru honorer.
"PGRI Bangkalan terkesan melupakan khitah organisasi. Di mana fungsi kontrol mereka saat kebijakan daerah menekan para guru? Organisasi ini harusnya menjadi pelindung, bukan malah bersikap pasif atau terkesan sekadar menjadi perpanjangan tangan birokrasi," ujar Arman dengan nada tegas.
Tak hanya mandul dalam fungsi advokasi, tata kelola internal PGRI Bangkalan juga mendapat rapor merah. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), organisasi ini wajib berfungsi sebagai wadah perjuangan, pembinaan, pelayanan anggota, serta melakukan transparansi penuh.
Namun, tuntutan agar pengurus menyampaikan laporan keuangan secara transparan justru kerap menghadapi jalan buntu. Anggota mendesak adanya keterbukaan atas pengelolaan dana iuran, mengingat asas good governance yang seharusnya wajib dijunjung tinggi oleh organisasi profesi sebesar PGRI.
Selain masalah finansial, mekanisme pengambilan keputusan di tubuh PGRI Bangkalan juga dipertanyakan. Setiap keputusan strategis dituntut diambil melalui musyawarah dengan prinsip mufakat murni, demi mengakomodasi seluruh suara guru di tingkat bawah, bukan berdasarkan kepentingan segelintir elite pengurus.
Baca juga: Dinilai Sudutkan Media dan LSM, Ketua LSM Khabertana Minta Ketua PGRI Bangkalan Jaga Penyampaian
"Jika laporan keuangan masih tertutup dan fungsi advokasi terhadap kebijakan daerah macet, maka PGRI Bangkalan telah gagal total menjalankan amanat AD/ART. Guru-guru di Bangkalan butuh pembelaan nyata, bukan sekadar simbol organisasi formalitas," pungkas Arman.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang desakan dari para guru dan aktivis agar PGRI Bangkalan melakukan reformasi total di jajaran pengurus terus menguat di ruang publik.(Team/Red)
Editor : Redaksi