JAKARTA,bnewsnasional.id– Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Penyerahan surat berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Gibran menyerahkan langsung surat tersebut kepada pimpinan MPR RI dan disambut oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama sejumlah pimpinan lainnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri tersebut tidak mencantumkan alasan khusus terkait keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
"Tidak ada alasan yang disebutkan di situ," ujar Ahmad Muzani setelah rapat pimpinan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Muzani juga membacakan isi surat pengunduran diri Gibran di hadapan awak media.
Dalam suratnya, Gibran menyampaikan bahwa keputusan untuk mengundurkan diri diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menegaskan bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," demikian bunyi pernyataan dalam surat tersebut.
Usai menyerahkan surat pengunduran diri, Gibran berpamitan dengan jajaran pimpinan MPR RI. Momen tersebut berlangsung penuh keakraban, ditandai dengan pelukan antara Gibran dan sejumlah pimpinan lembaga.
Gibran terlihat berpelukan dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade sebelum meninggalkan gedung.
Baca Juga: Bupati Nias Barat Tersenyum, Anak-Anak 3T Menangis: Program MBG Terlambat, Harapan Pupus
Peristiwa ini menjadi perhatian publik, mengingat posisi Wakil Presiden merupakan salah satu jabatan strategis dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Selanjutnya, proses dan tindak lanjut atas surat pengunduran diri tersebut menjadi bagian dari mekanisme ketatanegaraan yang harus diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Catatan: Naskah ini disusun berdasarkan informasi yang diberikan dan belum merupakan konfirmasi independen atas kebenaran peristiwa maupun keabsahan pengunduran diri tersebut.(Red)
Editor : Redaksi
