“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan integritas tinggi yang telah ditunjukkan oleh Pemprov Jatim dalam menciptakan regulasi yang berkualitas dan berintegritas,” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono dalam kegiatan Anugrah Legislasi 2023 Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Kongres Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia hari ini (21/11).
Penghargaan itu diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Timur Lilik Pudjiastuti. Acara tersebut berlangsung di Hotel Mercure Ancol Jakarta itu rencananya akan digelar hingga 23 November 2023 mendatang.
“Kami tentu sangat bangga dengan capaian ini, mengingat Pemprov Jatim selama ini adalah stakeholder utama kami dalam pembentukan produk hukum daerah,” lanjut Heni.
Heni menjelaskan bahwa kegiatan ini memiliki dua tujuan utama. Pertama adalah memberikan apresiasi kepada para perancang peraturan perundang-undangan yang telah menunjukkan kinerja profesional, dedikasi, dan integritas tinggi.
Selanjutnya untuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kantor Wilayah, dan perancang peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kualitas pembentukan peraturan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM serta mewujudkan Program Prioritas Nasional.
“Semoga ke depan, capain ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan dengan sinergi dan kolaborasi yang semakin baik,” harap Heni.
Ditjen PP menyelenggarakan kegiatan Anugerah Legislasi Tahun 2023 untuk memberikan apresiasi kepada 18 institusi daerah baik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah menghasilkan peraturan yang berkualitas dan berintegtitas.
Dalam kesempatan ini, apresiasi dan penghargaan juga diberikan pada 19 orang Profesor, Guru Besar, Pakar, dan Ahli yang tergabung dalam Tim Penyusunan UU KUHP yang telah berjuang hingga disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di tahun ini.
Ditjen PP juga memberikan apresiasi pada 15 kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Ditjen PP dalam proses pembentukan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah.
Menkumham juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada mantan Direktur Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang telah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk membawa Ditjen PP menjadi instansi yang mengawal pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Selain Anugerah Legislasi Tahun 2023, Ditjen PP juga menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Ditjen PP dan Kongres Ikatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Indonesia (IP3I).
“Saya mengharapkan agar kolaborasi yang telah berjalan selama ini dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam mewujudkan regulasi berkualitas dan berintegritas”, tutup Yasonna.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD memberikan keynote speech. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan dan Kepala Bagian Hukum Haris Nasiroedin serta Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Yovan Iristian turut hadir dalam kegiatan tersebut.
(Red)
Editor : Redaksi