10 pemerintah daerah yang menerima penghargaan MPP terbaik kategori prima diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Badung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandung, Kota Pekanbaru dan Kota Surabaya.

Kemenpan RB juga memberikan penghargaan kategori pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik , Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai terbaik dalam pelayanan publiknya.

Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan lembaga dan kepala daerah atas capaiannya dalam meningkatkan pelayanan publik dan inovasinya.

“Inovasi dan pelayanan publik yang terbaik harus diapresiasi. Hari ini Bapak-Ibu diapresiasi termasuk para Kepala Daerah yang mempunyai semangat membuat pelayanan publik lebih baik,” ujar Anas.

Anas membeberkan, sekarang ini total MPP yang ada di Indonesia sudah mencapai 175, dan ini adalah sebuah progress yang sangat baik, “khususnya dalam melaksanakan pelayanan untuk masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB Diah Natalisa menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, perlu adanya komitmen bersama para stakeholder, antara pimpinan dan jajarannya.

“Pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak tidak bisa dikerjakan secara mandiri. Perlu kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan akademisi, mitra pembangunan, BUMN, praktisi dan juga internal pemerintah,” jelas Diah Natalisa.

Dihadiri Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Purn Tito Karnavian serta gubernur, wali kota dan bupati, MenPAN RB Azwar Anas meresmikan 12 MPP kab/kota dan melaunching website JIPPNas (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional). Website JIPPNas berisi data 2.928 inovasi yang berasal dari data Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kementerian PANRB, Innovative Government Award (IGA) Kemendagri dan Laboratorium Inovasi (InoLAN) LAN, diharapkan JIPPNas menjadi rujukan nasional.

Diraihnya penghargaan Mal Pelayanan Publik terbaik kategori Prima direspon Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dengan mengapresiasi kerja keras jajarannya, terutama tim yang dibentuk untuk mengawal inovasi pelayanan publik yang selama ini dengan bekerja mengawal dan mendampingi OPD dalam rangka meningkatkan pelayanan instansi kepada masyarakat yang pelayanannya terpadu satu gedung di MPP Sidoarjo jalan lingkar timur.

“Saat ini di MPP ada 24 instansi yang bergabung dengan 142 jenis layanan. Kualitas layanan terus kita dorong, terus dievaluasi dan dibenahi agar lebih baik lagi melayani masyarakat,” tegasnya.

Menurut Gus Muhdlor OPD yang terus didorong dalam pelayanan publiknya seperti DPMTSP yang tugasnya mengelola MPP, melayani perizinan usaha dan penanaman modal. Kemudian Disdukcapil yang melayani administrasi kependudukan, BPPD yang melayani pembayaran pajak daerah seperti PBB dan pajak usaha.

“Ketiga OPD ini pelayanan publiknya harus prima. Oleh karena itu tidak ada kata berhenti dalam berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan harus humanis, dinamis dan cepat,” ujar Gus Muhdlor usai menerima penghargaan didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Sidoarjo, Rudi Setiawan dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Ari Suryono.

Gus Muhdlor menegaskan dirinya tidak lantas berpuas diri dengan capain tersebut. Ia terus mendorong pelayanan disetiap instansi harus berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemkab. RSUD yang dimiliki Sidoarjo salah satunya sudah naik kelas menjadi tipe A, dan Sidoarjo menjadi satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang memiliki rumah sakit kelas A.

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi atensi Bupati Ahmad Muhdlor, tahun ini Pemkab Sidoarjo memiliki 30 puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan. Gus Muhdlor mendorong Dinas Kesehatan agar terus berbenah pelayanan di setiap puskesmas dalam melayani masyarakat.

“Layanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas harus lebih baik setiap harinya, petugasnya harus ramah. Kita juga mendorong pelayanan publik di kelurahan dan di kantor desa lebih baik lagi karena itu adalah ujung tombak pelayanan kependudukan. Kita sudah punya aplikasi Sipraja untuk kemudahan layanan kependudukan, aplikasi yang terus kita update dan dikembangkan jenis layanannya untuk memberikan kecepatan layanan dan kemudahan lewat layanan online,”tutup Gus Muhdlor.

(Red)