Surabaya, bnewsnasional.id – Seorang oknum dosen berinisial Dr. ES resmi dilaporkan ke Rektorat dan Dewan Kehormatan Etik Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya). Terlapor diadukan atas dugaan pelanggaran kode etik akademisi serta ikut campur dalam urusan internal rumah tangga orang lain.
Laporan resmi tertanggal 19 Oktober 2026 tersebut dilayangkan oleh pria berinisial TR, warga asal Bangkalan. TR merupakan ayah kandung sah dari dua anak yang diduga terdampak langsung oleh tindakan terlapor.
Berdasarkan kronologi dalam berkas aduan, Dr. ES yang merupakan dosen Program Studi (Prodi) S1 Pendidikan Matematika FKIP UM Surabaya diduga memanfaatkan relasi kuasa akademis. Terlapor disebut menampung anak pertama pelapor, IAR (mahasiswi semester V), di kediamannya di kawasan Buduran, Sidoarjo, tanpa sepengetahuan maupun izin dari inisial TR.
Tidak hanya menampung, terlapor juga diduga melakukan indoktrinasi terhadap IAR. Akibatnya, mahasiswi tersebut turut dilibatkan dalam pusaran sengketa perceraian kedua orang tuanya di Pengadilan Agama Surabaya.
Persoalan kian melebar setelah terlapor diduga ikut menguasai anak kedua pelapor yang masih berstatus di bawah umur, berinisial MFR (14). Berbekal surat pernyataan penitipan anak, Dr. ES diduga memfasilitasi proses mutasi sekolah MFR dari SMPN 4 Kamal ke salah satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Sidoarjo secara sepihak dan cacat prosedur.
Dampak dari mutasi sepihak tersebut, remaja berinisial MFR itu dilaporkan mengalami putus sekolah hingga saat ini. Dalam laporannya, TR turut melampirkan bukti pesan singkat (SMS) yang memuat dugaan pengakuan terlapor terkait penguasaan dokumen administrasi serta pembiayaan anak tanpa persetujuan orang tua sah.
Melalui surat pengaduan yang juga ditembuskan kepada Dekan FKIP UM Surabaya serta Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah, TR mendesak pihak rektorat segera membentuk Majelis Etik. Ia meminta kampus memeriksa inisial Dr. ES, menjatuhkan sanksi tegas, serta mengembalikan seluruh berkas administrasi anak tanpa syarat.
Inisial TR menegaskan bahwa segala bentuk upaya penyelesaian atau perdamaian administratif melalui surat pernyataan tidak boleh menggugurkan pertanggungjawaban etik maupun hukum atas dugaan pelanggaran yang telah terjadi.
"Meskipun sudah dilakukan perdamaian dengan surat pernyataan, proses hukum dan etik harus tetap berjalan, serta kedua anak saya dikembalikan. Hukum harus ditegakkan secara adil, jangan sampai berlaku seperti pepatah.
Baca juga: Polrestabes Surabaya Hadirkan Ajang Hoofdbureau City Night Race – Kapolrestabes Surabaya Cup 2026
'hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas'. Biar langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan," tegas TR dalam keterangannya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelapor masih menunggu tindak lanjut serta keterangan resmi dari Rektorat dan Dewan Kehormatan Etik UM Surabaya terkait aduan tersebut.(Tim/Red)
Editor : Redaksi