MEDAN ,bnewsnasional.id– Memasuki genap dua tahun masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila masih terdapat program pembangunan yang belum berjalan maksimal, terutama pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan dan pelosok daerah.
Permohonan maaf tersebut disampaikan Bobby dalam keterangan tertulis pada Rabu (11/11/2026), setelah menghadiri acara Panggung Demokrasi yang diinisiasi kelompok mahasiswa Cipayung Plus dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Utara di Aula Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Gibran Dikabarkan Ingin Mundur dari Wapres, Bobby Nasution: “Tergantung Masing-Masing”
"Mohon maaf jika dalam perjalanan kepemimpinan selama dua tahun ini masih ada kekurangan. Banyak tempat yang belum bisa kami sentuh (perhatian), terutama di tingkat (pemerintahan) paling kecil (infrastruktur desa)," ujar Bobby.
Di hadapan para mahasiswa, Bobby mengakui bahwa masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, khususnya dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan kalangan mahasiswa memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
"Niat kita sama, bagaimana Sumatera Utara yang merupakan peringkat 4 terbesar di Indonesia tidak hanya unggul dari segi jumlah penduduk dan luas wilayah saja, tetapi bonus demografi dan kesejahteraannya juga," tegas Bobby.
Rp450 Miliar Disiapkan untuk 6.110 Desa
Sebagai bentuk tindak lanjut atas berbagai evaluasi dan masukan masyarakat, Bobby mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan program prioritas pembangunan infrastruktur desa dengan total anggaran sekitar Rp450 miliar pada tahun anggaran 2027.
Program tersebut dirancang melalui skema bantuan keuangan khusus yang menyasar sebanyak 6.110 desa di seluruh wilayah Sumatera Utara.
Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan jalan desa, jalan produksi, serta jalan usaha tani. Usulan pembangunan nantinya disampaikan langsung oleh masing-masing pemerintah desa sesuai kebutuhan dan kondisi wilayahnya.
Bobby menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan mulai mengumpulkan para kepala desa pada pekan berikutnya untuk membahas dan mengajukan usulan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas di masing-masing desa.
Baca juga: GUBERNUR SUMUT BOBBY AFIF NASUTION BERSAMA WALI KOTA GUNUNGSITOLI BAHAS PENGENTASAN KAWASAN KUMUH
"Pekan depan kita mulai kumpulkan kepala desa untuk mengajukan usulan pembangunan jalan desa, jalan produksi, dan jalan usaha tani. Itu akan kita intervensi, walaupun nilainya tidak terlalu besar, kurang lebih Rp450 miliar," papar Bobby.
Dana Langsung Masuk APBDesa, Pembangunan Diharapkan Lebih Merata
Salah satu hal penting dalam program tersebut adalah mekanisme penyaluran bantuan keuangan yang direncanakan langsung masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masing-masing.
Dengan mekanisme ini, pembangunan diharapkan tidak hanya bergantung pada program pemerintah kabupaten/kota, tetapi dapat menjangkau langsung kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
"Jadi nanti bukan lagi ke kabupaten/kota, tetapi langsung masuk ke APBDesa masing-masing agar pembangunan bisa lebih merata, bisa dirasakan oleh masyarakat desa, dan juga bisa berdampak kepada ekonomi desa tentunya," pungkasnya.
Program ini diharapkan mampu memperlancar akses transportasi masyarakat, mendukung aktivitas pertanian, mempermudah distribusi hasil produksi, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
Baca juga: Gubernur Sumut Bersama Bupati se-Kepulauan Nias Tinjau Pembangunan Jalan di Honogoa, Nias Tengah.
Dua Tahun Kepemimpinan, Saatnya Membuktikan Pemerataan Pembangunan
Genap dua tahun memimpin Sumatera Utara, Bobby Nasution menghadapi tantangan besar dalam memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan hingga pelosok.
Permohonan maaf yang disampaikan Gubernur menjadi bagian dari evaluasi perjalanan pemerintahan. Sementara itu, rencana pengalokasian Rp450 miliar untuk 6.110 desa pada 2027 menjadi salah satu langkah yang kini dinantikan masyarakat.
Publik tentunya berharap program tersebut tidak berhenti pada perencanaan dan penganggaran, tetapi benar-benar direalisasikan secara transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa di seluruh Sumatera Utara.
Kini, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa pembangunan Sumatera Utara bukan hanya terlihat di pusat kota, tetapi juga dapat dirasakan hingga ke pelosok desa.(Tim/Ted)
Editor : Redaksi