NIAS BARAT, BnewsNasional.id — Tokoh masyarakat Nias Barat, Era-Era Hia, menyoroti lambannya proses pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2026.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Nias Barat tidak kembali melakukan penundaan dalam proses penganggaran, karena menurutnya keterlambatan dapat membuat tahapan pembahasan menjadi sangat terbatas dan memaksa banyak pihak bekerja secara maraton.
Baca juga: Tokoh Masyarakat Dermawan Daeli Soroti Gaya Kepemimpinan Bupati Nias Barat di Grup Aekhula
Era-Era menilai pembahasan anggaran seharusnya dilakukan dengan waktu yang cukup agar setiap program dan alokasi anggaran dapat dikaji secara cermat.
«“Bupati jangan menunda-nunda proses P-APBD karena membawa konsekuensi di berbagai kehidupan masyarakat Nias Barat, termasuk kesehatan para anggota DPRD dan pimpinan OPD yang terpaksa membahas secara maraton. Semuanya hal tersebut karena terlambat pengajuan kepada DPRD. Semoga fraksi mengingatkan keras Bupati terkait keterlambatan-keterlambatan ini,” ujar Era-Era.»
Rapat hingga malam hari menjadi sorotan
Era-Era juga menyoroti padatnya agenda pembahasan P-APBD 2026 yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari.
Menurut informasi yang diterimanya, setelah penyampaian pandangan umum fraksi dan jawaban pemerintah daerah, agenda dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi.
Ia mempertanyakan apakah pembahasan anggaran yang dilakukan dalam kondisi waktu terbatas dapat menghasilkan kajian yang maksimal.
«“Bagaimana berkualitas paripurna dan rapat tersebut dikala beberapa kali paripurna dan pembahasan di komisi dengan waktu yang terbatas? Perencanaan pembangunan yang asal-asalan hasilnya juga hanya asal-asalan,” katanya.»
Ia menambahkan, pembahasan anggaran membutuhkan konsentrasi, ketelitian dan kondisi fisik yang prima.
«“Dari pagi sampai tengah malam, mana ada pikiran baik di saat badan sudah letih dan capek,” ujarnya.»
Soroti hak PPPK, ASN dan aparatur desa
Selain proses pembahasan P-APBD, Era-Era turut meminta perhatian pemerintah daerah terhadap berbagai hak yang masih menjadi perhatian masyarakat, termasuk pembayaran hak PPPK, TPP ASN dan aparatur desa.
Menurutnya, percepatan proses penganggaran penting agar program dan kewajiban pemerintah daerah yang telah dianggarkan dapat segera dilaksanakan sesuai ketentuan.
«“Menunda proses P-APBD sama saja menunda semua kegiatan Pemda dan menumpuk uang di bank, yang semua tindakan itu merugikan masyarakat banyak,” katanya.»
Ia berharap pola keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya.
«“Berharap kepada Bupati Eliyunus Waruwu, kebiasaan menunda-nunda kiranya diakhiri tahun ini. Tahun depan agar bertobat. Berhentilah menyusahkan banyak orang, termasuk anggota DPRD yang memaksa mereka bersidang dan rapat hingga malam,” tegas Era-Era.»
Pertanyakan manfaat peningkatan anggaran
Era-Era juga menyinggung besarnya postur anggaran Nias Barat pada 2026 yang menurutnya meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana peningkatan anggaran tersebut telah diterjemahkan menjadi percepatan program dan pelayanan kepada masyarakat.
«“Anggaran tahun ini jauh lebih besar dibanding anggaran tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak lebih baik. Masalahnya, menurut saya, jangan sampai uang hanya menumpuk di bank,” ujarnya.»
Era-Era menegaskan bahwa pernyataannya tersebut terbuka untuk dikutip oleh media.
Baca juga: PPPK-PW dan TPP ASN Disebut 9 Bulan Belum Dibayar, Sabaeli Gulo Kritik Keras Segera bayar
«“Bagi wartawan yang mau mengutip, silakan kutip sesuai pernyataan saya tersebut,” katanya.»
Publik menunggu penjelasan Pemkab dan DPRD
Kritik tersebut menjadi perhatian di tengah berlangsungnya tahapan pembahasan P-APBD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2026.
Publik juga menunggu sikap DPRD Nias Barat melalui masing-masing fraksi dalam memastikan pembahasan anggaran dilakukan secara kritis, transparan, serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat perlu diberikan ruang untuk menjelaskan secara terbuka alasan keterlambatan proses P-APBD, kondisi kas daerah, serta status pembayaran berbagai hak yang menjadi perhatian masyarakat.
Dengan adanya penjelasan dari kedua pihak, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang utuh mengenai proses P-APBD 2026, termasuk faktor yang menyebabkan jadwal pembahasan menjadi padat dan berlangsung hingga malam hari.
BnewsNasional.id — Mengawal informasi publik, menghadirkan ruang konfirmasi dan keberimbangan.
Editor : Redaksi