Bangkalan, BnewsNasional.id – Polemik terkait sumbangan rutin tahunan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bangkalan yang sebelumnya ramai diperbincangkan kini mendapat penjelasan dari pihak terkait. Sekolah dan komite menegaskan bahwa penggalangan dana tersebut dimaksudkan sebagai sumbangan hasil kesepakatan bersama wali murid, meski diakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi.
Sebelumnya, mencuat perbedaan antara realisasi pembayaran sumbangan oleh wali murid dengan hasil kesepakatan yang tertuang dalam notulen rapat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sinkronisasi antara keputusan forum dan praktik di lapangan.
Baca juga: Jaringan Kawal MBG Bangkalan Tinjau SPPG Mlajah 04, Layanan Bumil hingga Balita Tetap Berjalan
Kepala MAN Bangkalan, Ali Wafa, menjelaskan bahwa sumbangan tersebut bukan kebijakan sepihak sekolah, melainkan inisiatif komite sebagai mitra sekolah. Menurutnya, keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai sejumlah kegiatan penunjang mutu pendidikan menjadi latar belakang perlunya dukungan dari wali murid melalui mekanisme komite.
Sementara itu, Ketua Komite MAN Bangkalan, Muhammad Hasan atau yang akrab disapa Ra Hasan, memberikan klarifikasi bahwa pihak sekolah memang menyampaikan adanya kekurangan anggaran kegiatan. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti komite dengan menggelar rapat bersama wali murid.
“Pihak sekolah menyampaikan kondisi anggaran, lalu kami sampaikan kembali kepada wali murid melalui forum resmi. Semua dibahas bersama,” ujar Ra Hasan, Minggu (1/2).
Dalam rapat tersebut, disepakati kebutuhan anggaran kegiatan madrasah tahun ajaran 2025–2026 dengan total sekitar Rp488.450.000. Namun setelah dilakukan pembahasan lanjutan, angka tersebut disesuaikan menjadi Rp562.083.000 per tahun untuk mencukupi kebutuhan operasional dan kegiatan siswa.
Ra Hasan juga memaparkan sejumlah pos kegiatan yang tercantum dalam notulen rapat, di antaranya kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, pentas seni, kebersihan lingkungan, lomba-lomba, hingga biaya pengiriman siswa berprestasi.
Terkait adanya wali murid yang menunjukkan bukti transfer sebesar Rp530 ribu disertai rincian item yang tidak tercantum dalam notulen, Ra Hasan menegaskan hal tersebut telah disampaikan kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti.
“Bukti transfer dan rincian yang berbeda dengan notulen sudah saya kirimkan ke kepala sekolah. Ini menjadi bahan evaluasi bersama,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa hingga saat ini surat pernyataan resmi hasil kesepakatan forum wali murid memang belum dibagikan secara menyeluruh. Namun, surat tersebut telah disiapkan dan akan diserahkan kepada wali murid kelas X hingga XII sebagai bentuk kesepakatan tertulis.
“Suratnya sudah ada, tinggal kami distribusikan agar semua wali murid memegang dokumen yang sama,” jelasnya.
Ra Hasan menambahkan, sistem sumbangan melalui komite tersebut telah berjalan sejak lama, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua Komite sekitar satu tahun terakhir.
Baca juga: Mathur Husairi Deklarasikan Jaringan Kawal MBG Bangkalan, Siap Jadi Kontrol Sosial Program Presiden
Selain persoalan sumbangan, forum juga menyoroti sistem absensi fingerprint siswa yang dinilai belum optimal. Beberapa wali murid diketahui tidak menerima informasi pelanggaran karena nomor telepon yang terdaftar bukan milik orang tua.
“Ini juga akan kami benahi agar komunikasi sekolah dan wali murid lebih efektif,” tambahnya.
Pihak komite dan sekolah menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami dan disepakati bersama wali murid.
Media akan terus memantau dan menyajikan perkembangan klarifikasi ini secara berimbang sesuai keterangan dari seluruh pihak terkait.(Hnf)
Editor : Redaksi