Gunungsitoli,bnewsNasional.Id
Aksi damai Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) yang digelar di Tugu Meriam Kota Gunungsitoli, Kamis (22/1/2026) sore, gagal dilaksanakan setelah sekelompok orang menghadang dan memaksa massa aksi membubarkan diri. Penghadangan terjadi meski aksi tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Polres Nias dan berada dalam pengawalan ketat aparat kepolisian.
Pantauan di lokasi menunjukkan, sesaat setelah massa AMPERA tiba di Tugu Meriam, salah satu fasilitas umum di pusat Kota Gunungsitoli, puluhan orang datang secara bersamaan dan terorganisir. Kelompok tersebut mengaku sebagai masyarakat setempat dan secara sepihak menyatakan tidak mengizinkan adanya aksi demonstrasi di kawasan tersebut.
Baca juga: Gerakan Masyarakat Ono Niha Bersatu Klarifikasi Aksi Massa, Fokus pada Dugaan Penghinaan
Kelompok tersebut kemudian menghadang massa dan mendesak agar aksi tidak dilanjutkan.
Tekanan dilakukan secara terbuka di ruang publik, menyebabkan konsentrasi massa terganggu dan situasi tidak kondusif. Dalam kondisi itu, aparat kepolisian yang melakukan pengawalan tidak mengambil tindakan tegas untuk mencegah penghadangan maupun menjamin kelangsungan aksi.
Ketua Projo Kepulauan Nias Darwis Zendato,menilai sikap aparat kepolisian menunjukkan pembiaran terhadap tindakan penghalangan kebebasan berpendapat di muka umum. Padahal, hak menyampaikan pendapat dijamin secara tegas oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
MENURUT CERITA : TUGU MERIAM ITU ADALAH SENJATA PERANG MILIK TNI 1948 MASA AGRESI MILITER KE II, MELAWAN PENJAJAH BELANDA.BENDA SEJARAH INI MELAMBANGKAN PERJUANGAN, PERLAWANAN KEKUATAN TNI PADA MASA ITU.MELAWAN BELANDA/PENJAJAH.
TIDAK BOLEH SEORANGPUN MENGKLAIM KEPEMILIKANNYA/HAK WARIS ATAS MERIAM TERSEBUT.
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI BERTANGGUNG JAWAB ATAS BENDA SEJARAH PERANG INI.BAIK UNTUK MERAWAT, MEMUGAR DAN MELESTARIKAN, KARENA INI ADALAH SITUS SEJARAH PULAU NIAS,PEMILIK TUGU MERIAM ADALAH PEMERINTAH SETEMPAT.
Baca juga: Hentikan Hoaks " Aksi Gerakan Ono Niha Bersatu Karena Martabat Dihina
“Ini bukan sekadar pembubaran aksi, tetapi perampasan hak konstitusional warga negara di ruang publik, disaksikan dan dibiarkan oleh aparat negara,” tegas Bung Darwis kepada awak media usai insiden itu terjadi.
Tugu Meriam sendiri merupakan fasilitas umum milik pemerintah daerah yang secara hukum terbuka untuk aktivitas publik, termasuk penyampaian pendapat secara damai.
Klaim sepihak sekelompok orang yang menyatakan kawasan tersebut tidak boleh digunakan untuk aksi demonstrasi dinilai tidak memiliki dasar hukum.
Baca juga: RIBUAN ONO NIHA BERSATU AKSI: TUNTUT HUKUM DAN STATUS TUGU MERIAM GUNUNGSITOLI
Akibat penghadangan tersebut, aksi yang sedianya digelar untuk mendesak Presiden RI dan DPR RI agar mencabut moratorium daerah serta menetapkan Provinsi Kepulauan Nias tidak dapat dilaksanakan. AMPERA menyebut kegagalan aksi ini sebagai preseden buruk bagi demokrasi dan kebebasan sipil di Kepulauan Nias.
Ketua Projo itu menegaskan akan menempuh langkah lanjutan, termasuk melaporkan dugaan pembiaran aparat dan penghalangan aksi damai ini ke Propam Polri, Komnas HAM, serta mendorong perhatian publik dan nasional atas peristiwa tersebut.
“Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka ruang demokrasi di daerah akan runtuh oleh tekanan massa terorganisir dan negara kehilangan wibawanya sebagai pelindung hak rakyat,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Nias terkait alasan tidak adanya tindakan tegas terhadap kelompok yang menghadang aksi tersebut
Editor : Redaksi