Nias Barat ,bnewsnasional.id– Tim Akselerasi Pembangunan Kabupaten Nias Barat (TapNisbar) menggelar kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Focus Group Discussion (FGD) pada Sabtu, 27 Desember 2025, bertempat di Tokosa Hall, Kabupaten Nias Barat.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si., menegaskan bahwa komitmen bersama bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan tanggung jawab moral, politik, dan administratif seluruh jajaran pemerintah daerah. Komitmen tersebut harus lahir dari kesadaran diri sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ujarnya"
Bupati juga menekankan pentingnya membangun semangat kebersamaan, kejujuran, akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta percepatan digitalisasi desa sebagai fondasi menuju pemerintahan yang modern dan responsif. Selain itu, peran diaspora Nias Barat diharapkan dapat turut berkontribusi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah diakkhiri"
Sementara itu, Ketua TapNisbar, Prof. Fakhili Gulo, menyampaikan berbagai rekomendasi strategis hasil kajian mendalam TapNisbar, khususnya terkait perbaikan tata kelola pemerintahan, penguatan sistem data dan perencanaan pembangunan, serta penataan fiskal daerah yang berkelanjutan sebut Prof"
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, TapNisbar merekomendasikan transformasi pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan sistem perlindungan sosial. Prof. Fakhili menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan titik awal reformasi yang harus ditindaklanjuti melalui rencana aksi yang konkret, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat diakhiri prof"
Pada kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Ernawati Gulo, S.Pd., MM, menjelaskan bahwa kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama dan FGD ini bertujuan untuk merumuskan rencana aksi yang terukur dan realistis, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, serta meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui forum FGD ini, diharapkan dapat tercipta perubahan yang positif dan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Nias Barat ke arah yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Rekomendasi dan Langkah Tindak Lanjut TapNisbar
Baca Juga: SPK PPPK Nias Barat Mengambang, Kepala BKPSDM: Yang Penting Gaji Dibayar
1. Pemerintah daerah harus menjaga konsistensi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran, serta menghindari segala bentuk transaksi yang berpotensi dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan benturan kepentingan.
2. Pemerintah daerah agar lebih fokus dalam merencanakan belanja daerah yang diprioritaskan pada belanja kebutuhan minimum, antara lain gaji dan tunjangan melekat ASN, operasional kantor, operasional pelayanan dasar, belanja wajib, serta belanja yang mendukung program prioritas pemerintah.
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk penolakan terhadap segala bentuk intervensi yang tidak sesuai norma dan kaidah pengelolaan keuangan daerah, baik dari unsur kepala daerah, TAPD, maupun Badan Anggaran DPRD.
4. Optimalisasi pemanfaatan SIPD-RI dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan penggunaan data yang mengalir, terintegrasi, serta mampu melacak pergeseran anggaran dan pengelolaan keuangan secara real time.
Baca Juga: Plt Kadis Putr Kab.Nias Barat Pantau Pembangunan Di Sianaa Mandrehe.
5. Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai upaya pengendalian internal, melalui pemanfaatan aplikasi e-Reviu yang telah terintegrasi dengan SIPD-RI.
6. Menindaklanjuti secara serius hasil pemeriksaan BPK, karena tindak lanjut temuan akan berpengaruh langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. Tindak lanjut tersebut harus mampu menutup kelemahan sistem, memperbaiki pelanggaran, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah diakhiri"
Pada Kegiatan MOU Ini dapat dihadiri langsung oleh Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si, Wakil Bupati, Pj. Sekda, DPRD, jajaran Forkopimda, diaspora Nias Barat, pimpinan OPD, Narasumber, camat, kepala desa, kepala sekolah, kepala puskesmas, unsur akademisi, tokoh masyarakat, LSM, serta insan pers media cetak dan online.
Editor : Redaksi
